Sekda Kota Malang, Wasto, di Mapolresta Malang.

MALANG KOTA – Anggaran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) rawan disalahgunakan. Sekretaris Daerah Kota Malang Drs Wasto SH MH pun mewanti-wanti pihak penerima untuk bijak menggunakan dana hibah.

Hal itu disampaikan Wasto pada agenda Sosialisasi Bansos Keagamaan di Hotel Regent kemarin (15/5). Sosialisasi itu diikuti 130 perwakilan dari lembaga sosial keagamaan dan organisasi kemasyarakatan se-Kota Malang.

Di antaranya, Wasto menyebut soal pentingnya memperhatikan laporan pertanggungjawaban. ”Laporan pertanggungjawaban harus dibuat sesuai proporsi hibah dari pemerintah,” ujar dia.

Jadi, ketika nantinya ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penggunaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan. Dan ada bukti yang jelas atas penggunaan dana hibah tersebut.

Sementara itu, Auditor Inspektorat Kota Malang Budi Sulistyo ST juga mengingatkan bahwa dana hibah tidak boleh disalahgunakan.

”Sebab, penerima hibah bisa mendapatkan hukuman jika dana hibah tidak sesuai proposal awal dan laporan pertanggungjawaban,” jelas dia.

Yang sering kali terjadi selama ini, dia menyatakan, dana hibah disalahgunakan untuk kepentingan politik. Misalnya digunakan sebagai alat politik pencitraan oleh petahana.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Baihaqi menyatakan, penyelenggaraan dana hibah dan bansos harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Salah satunya adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

Penyunting: Indra Mufarendra
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Bayu Eka