MALANG KOTA – Sejak bulan Mei 2017, kulkas di rumah Umi Sururin, 39, warga Klaseman, Sukun, Kota Malang, ini tidak diaktifkan. Bukan karena kulkas itu sedang rusak, tapi Sururin sengaja berhemat listrik.

Berhemat? Ya, sejak Mei ini, Sururin merasakan beban biaya listrik yang dia tanggung begitu besar. Kalau bulan-bulan sebelumnya, dia beli token (semacam pulsa listrik) senilai Rp 50 ribu cukup selama 25 hari untuk daya listrik 900 VA (volt ampere), tapi Mei ini tidak cukup.

Bahkan, dia mencoba membeli token Rp 100 ribu, hanya cukup untuk 15 hari. Padahal, penggunaan listriknya tidak jauh berbeda dengan bulan sebelumnya. Rata-rata 50–60 kilowatt hours (kWh) per bulan.

Umi Sururin menyatakan, awalnya dia kurang perhatian dengan tarif listrik di rumah yang dihuni. Sebab, dia merasa sejak awal 2017, pemakaian listriknya memang lebih banyak. Dia menghabiskan sekitar Rp 50 ribu untuk 73 kWh atau bisa dipakai sekitar 25 hari.

”Saya kaget saat ngisi token Rp 100 ribu, ternyata hanya cukup untuk 15 hari,” keluh Sururin. Sejak saat itulah, dia kini mengurangi penggunaan listriknya dengan tidak menggunakan kulkas.

Apa yang dialami Sururin ini bisa jadi dirasakan oleh sekitar 368.933 pelanggan listrik berdaya 900 VA nonsubsidi di Malang Raya. Sebab, yang mengalami kenaikan ini hanya pelanggan nonsubsidi saja.

Pengaduan soal kenaikan listrik ini pun juga sudah banyak yang disampaikan ke kantor PLN Area Pelayanan Malang Jalan Basuki Rachmat.

Supervisor Pelayanan Pelanggan PLN Area Malang Ocgik Wahyu Dewanto menjelaskan, kenaikan tarif listrik rumah tangga (R-1) untuk daya 900 VA nonsubsidi berlaku sejak 1 Mei lalu. Naiknya mencapai 30 persen. Yakni dari Rp 1.034 per kWh, kini naik menjadi Rp 1.352 per kWh. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 28 Tahun 2016.

Hanya, sosialisasi kenaikan tarif yang dilakukan di kelurahan dan kecamatan rupanya kurang dipahami masyarakat. Sehingga ada banyak pelanggan listrik yang komplain ke kantor PLN Area Pelayanan Malang di Jalan Basuki Rachmat.

Kenaikan tarif ini bukan kali pertama terjadi. Pada 1 Januari hingga 28 Februari, tarif yang dikenakan naik dari Rp 605 per kWh menjadi Rp 791 per kWh. Disusul pada 1 Maret hingga 30 April naik menjadi Rp 1.034 per kWh.

Mekanismenya adalah penyesuaian kenaikan 30 persen bertahap pada Januari, Maret, Mei, hingga subsidi 900 VA benar-benar dicabut pada Juli 2017 mendatang.

”Tarif dasar listrik saat 1 Juli mendatang melihat dari kondisi tiga faktor itu. Sedangkan saat ini tarif dasar listrik 1.300 VA sebesar Rp 1.467 per kWh,” kata Ocgik Wahyu Dewanto, kemarin (17/5).

Penyesuaian tarif setrum tersebut memang hanya berlaku untuk pelanggan dengan daya 900 VA yang nonsubsidi. ”Kenaikan tersebut karena adanya penarikan subsidi sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM,” katanya kepada Jawa Pos Radar Malang, kemarin.

Sedangkan tarif dasar listrik untuk masyarakat tidak mampu tetap disubsidi dan tidak naik, yakni sebesar Rp 605 per kWh. PLN memang telah membedakan pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi dan nonsubsidi. Hal itu berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Ocgik menerangkan, hingga saat ini ada sekitar 31.214 pelanggan dengan daya 900 VA yang bersubsidi di seluruh Malang Raya.

”Sedangkan pelanggan 900 VA nonsubsidi ada 368.933 pelanggan,” imbuhnya.

Adanya pemisahan antara pelanggan subsidi dan nonsubsidi ini dilakukan agar penyaluran bisa tepat sasaran. ”Kalau yang sudah mampu, ya tidak mungkin kami berikan subsidi,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan tarif tersebut, mereka bisa mengajukan pengaduan penerapan subsidi listrik. Caranya, pelanggan yang merasa keberatan bisa mengambil formulir pengaduan yang tersedia di kantor kelurahan maupun desa. Selanjutnya mengisi form di kecamatan dan memasukkan data secara online.

”Lalu data akan dikirim ke Posko Penanganan Pengaduan Pusat. Selanjutnya akan diverifikasi, apakah masuk ke dalam TNP2K,” lanjutnya.

Apabila pengadu terdaftar pada data TNP2K, PLN akan melakukan pencocokan data konsumen dan melaporkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan. Lalu, PLN melakukan penandaan ID konsumen (pengadu) sebagai penerima subsidi.

Lebih jelasnya, pengadu dapat melihat pengumuman hasil pengaduan di situs subsidi.djk.esdm.go.id. Apabila pengadu tidak terdaftar, maka TNP2K melaporkan hasil verifikasi kepada Dirjen Ketenagalistrikan.

Pewarta: Daviq Umar
Penyunting: Abdul Muntholib