KEPANJEN – Jurus lobi-lobi terus dilancarkan Pemkab Malang kepada Pemprov Jatim dan pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut beberapa proyek prestisius yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni tak menyangkal jika pihaknya terus melakukan upaya itu.

”Pertimbangannya karena banyak hal, seperti penetapan Bromo Tengger Semeru (BTS) sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan juga progres pembangunan tol Malang–Pandaan (Mapan) yang semakin signifikan,” kata dia.

Seperti diketahui, rekayasa penghubung antarjalur ke BTS dengan Malang Selatan sedang disusun Pemkab Malang. Aplikasinya, status jalan dari Kecamatan Tumpang menuju Kecamatan Turen diusulkan naik. Dari berstatus jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Kenaikan status itu diburu karena standar jalan bakal meningkat. Baik dari lebar maupun kepadatan aspalnya.

Dari sisi perawatan, nantinya juga bakal menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim. Rekayasa serupa juga tengah disiapkan untuk tindak lanjut proyek tol Mapan.

Exit tol di Kecamatan Pakis rencananya bakal dilanjutkan menuju kawasan Jalur Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen. Caranya sama dengan sebelumnya, menaikkan status jalan.

Dengan begitu, standar jalannya juga bakal meningkat. Aspalnya bakal lebih mulus. Selain dua proyek prestisius itu, Pemkab Malang juga tengah mencari cara supaya wilayahnya terdampak kelanjutan proyek pembangunan jalur lingkar selatan (JLS) dan peningkatan status Bandara Abdulrachman Saleh.

Untuk JLS, jalur dari Kecamatan Turen menuju Sendangbiru menjadi inspirasi Pemkab Malang. Jalur tersebut sebelumnya berstatus jalan provinsi, kini sudah naik menjadi jalan nasional. Perhatian untuk jalur tersebut kini lebih ekstra. Nah, proyek JLS juga bakal diarahkan pada rekayasa serupa. Peningkatan status jalur penghubung menuju JLS, baik dari Kecamatan Bantur, Kecamatan Pagak, dan Kecamatan Donomulyo, juga bakal diusulkan.

”Kami melihat JLS bakal lebih maksimal jika jalur penghubung ke sana bisa dinaikkan statusnya,” tambah Romdhoni. Dia menampik anggapan jika rekayasa itu menjadi indikasi Pemkab Malang tak sanggup memperhatikan infrastruktur jalan.

”Kami bisa saja membangun (secara maksimal) di satu titik, tapi dampaknya yang lain jadi tidak kebagian,” terang dia. Di poin itulah, dia menekankan sisi efisiensi.

Hasil dari lobi-lobi yang sudah dilancarkan sebelumnya terus dipantau Pemkab Malang. ”Pusat maupun provinsi belum menetapkan bagaimana tindak lanjutnya. Terbaru, mereka sudah meminta data-data penunjang terkait kondisi infrastruktur yang berada di sekitar proyek nasional maupun provinsi,” beber Romdhoni.

Sebelumnya, Bupati Malang Rendra Kresna sudah memastikan jika proyek JLS bakal dilanjutkan tahun ini. ”Iya, kabarnya dilanjutkan menuju Donomulyo,” terangnya beberapa waktu lalu.

Sebagai tindak lanjutnya, Rendra mengaku jika pihaknya sudah berkirim surat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tujuannya supaya pemerintah pusat juga memperhatikan akses penghubung ke JLS.

Sinergitas antara JLS, BTS, dan tol Mapan memang menjadi proyeksi besar yang disusun Pemkab Malang. Sebutan segitiga emas untuk proyeksi itu digadang-gadang mampu menjadi pintu gerbang perkembangan infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan sosial warga Kabupaten Malang. Di sisi lain, tiga infrastruktur itu juga dinilai mampu menjadi penunjang dua proyek besar. Yakni, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari dan Badan Otorita Pariwisata (BOP) BTS.

Pewarta: Farik Fajarwati
Penyunting: Bayu Mulya
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Bayu Eka