Hope 313 oleh Kurniawan Muhammad.

Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Malang kali ini boleh disebut ”seru”, boleh juga disebut ”tidak seru”. Disebut ”seru”, bukan karena hawa persaingan antarkandidat.

Tapi, lebih karena adanya ”operasi” yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga membuat dua kandidat, dari tiga kandidat, dinyatakan tersangka, bahkan sedang ditahan. Berita tentang ini, begitu hebohnya.



Inilah yang disebut ”tsunami” pilkada. Namanya saja ”tsunami”, ini adalah sesuatu kekuatan yang datangnya tidak ada (manusia) yang bisa membendungnya. Dan untuk saat ini, bisa terjadi kapan saja, dan bisa menimpa siapa saja. Terutama, siapa pun yang berkecimpung di dunia birokrasi dan politik. Birokrasi dan politik, untuk saat ini, rawan terhadap perilaku-perilaku koruptif.

Jadi, ”seru”-nya Pilwali Malang lebih pada kehebohan, akibat dua kandidat dinyatakan tersangka kasus korupsi.

Pilwali Malang disebut pula ”tidak seru”, juga karena operasi KPK. Gara-gara operasi KPK, dua kandidat yang ditahan tidak bisa mengikuti proses pilwali secara maksimal. Para wakilnya, para tim suksesnya, seperti ayam kehilangan induknya. Para wakil mau melanjutkan kampanye, pasti akan merasa canggung. Tidak melanjutkan kampanye, lha wong sudah telanjur ”nyemplung”. Ibarat mesin mobil sudah dihidupkan, ya harus berjalan. Salah seorang wakil dari kandidatnya yang terseret kasus KPK ini menyatakan kepasrahannya, ketika secara tidak sengaja bertemu dengan saya.

”Ini ujian saya. Ya harus dihadapi.
Seumur-umur, baru kali ini saya masuk politik.
Lha kok baru pertama masuk politik, seperti ini kejadiannya. Ibaratnya, saya ini sudah telanjur masuk ke dalam mobil.
Dan mobilnya sebenarnya sedang melaju kencang. Dan saya tidak bisa turun dari mobil.
Makanya, saya ikuti saja. Saya jalani saja. Insya Allah pasti ada hikmah di balik semua ini.”
Demikian sang calon wakil wali kota ketika menyampaikan unek-uneknya.

Jika tidak ada aral melintang, pada 7 April mendatang, akan digelar debat pertama yang diadakan KPU Kota Malang, sebagai bagian dari tahapan Pilwali Malang 2018. Dan pada saat itu, hampir bisa dipastikan, dari tiga kandidat, dua kandidat tidak akan hadir. Karena status mereka yang sedang ditahan KPK. Dan tampaknya KPK tidak akan memberikan izin kepada dua kandidat tersebut.

Bisa jadi, yang hadir nanti hanyalah calon wakil dari kedua kandidat. Kita pun bisa membayangkan, bagaimana kelak suasana debat, jika kondisinya seperti ini. Hanya ada satu pasangan yang lengkap, sementara dua pasangan lainnya hanya dihadiri calon wakil. Dalam kontestasi pilkada, pemandangan seperti ini termasuk langka.

Biasanya, arena debat dijadikan sebagai sarana unjuk visi dan misi para kandidat. Biasanya, arena debat dijadikan sebagai sarana bagi publik untuk menilai sosok dan performa para kandidat. Dan biasanya, arena debat dijadikan sarana para tim sukses dan pendukung show of force. Pada saat seperti ini, kesolidan dan kreativitas para tim sukses dan pendukung akan dipertontonkan kepada publik. Tapi, jika kondisinya seperti sekarang ini, kita bisa membayangkan bagaimana jalannya debat kelak? Kita bisa membayangkan ke-”tidak seru”-annya. Ini yang bikin pilwali ”tidak seru”.

Secara langsung maupun tidak langsung, ini juga berpengaruh terhadap KPU Kota Malang. Sebagai penyelenggara pilwali, mereka pasti juga akan merasa canggung, ewuh pakewuh, ketika kelak mereka harus menyelenggarakan debat kandidat dalam kondisi seperti sekarang ini.

Walhasil, ibarat sebuah episode, ini adalah episode kelam dalam sejarah birokrasi dan perjalanan politik di Kota Malang. Semoga semua pihak, wabil khusus para pejabat di Pemkot Malang dan para politisi di gedung dewan, bisa mengambil hikmah di balik semua ini. Dan peristiwa ini bisa dijadikan sebagai ”ayat” untuk muhasabah atau refleksi diri.

(kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)

Oleh: Kurniawan Muhammad – Magister Ilmu Politik FISIP Unair