Kepala BKSDA Jawa Timur Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si presentasi soal Pulau Sempu di Hotel Harris And Conventions kemarin.

KABUPATEN – Keinginan sejumlah pihak agar status Pulau Sempu berubah dari cagar alam menjadi taman wisata alam harus dipendam dulu. Sebab, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur (Jatim) memastikan, status Pulau Sempu tidak akan berubah. Tetap sebagai cagar alam dan tidak boleh ada tamu atau wisatawan masuk. Kecuali, hanya untuk penelitian dan kajian ilmu pengetahuan. Itu pun izinnya sangat ketat. Setiap ”tamu” yang masuk ke pulau yang berada di seberang Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe), itu harus mengantongi surat izin masuk kawasan konservasi (simaksi). Surat izin ini hanya dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim di Surabaya.

”Kawasan itu (Pulau Sempu) tetap tidak boleh digunakan untuk kepentingan wisata,” tegas Kepala BKSDA Jatim Dr Ir Ayu Dewi Utari MSi ditemui di Hotel Harris and Conventions Malang kemarin (13/9).

Pernyataan Ayu Dewi itu sekaligus mematahkan ambisi beberapa pihak yang ingin agar Pulau Sempu menjadi tempat wisata. Ambisi itu tertuang dalam surat permohonan yang pernah dikeluarkan Pemerintah Desa Tambakrejo, Sumawe, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada 2015. Alasan permohonan perubahan status itu karena selama ini animo masyarakat untuk masuk ke pulau seluas 877 hektare itu begitu besar. Sementara penjagaan yang dilakukan BKSDA begitu lemah. Karena itu, meski dilarang masuk ke pulau tersebut, wisatawan masih tetap bisa berwisata di sana. Bahkan, sebagian besar orang yang ke sana sampai menginap.

Nah, agar tidak ada wisatawan yang sembunyi-sembunyi seperti selama ini, pihak desa mengajukan agar masuk ke Pulau Sempu dilegalkan saja sekalian. Terpenting, ada aturan pembatasan titik mana saja yang boleh dikunjungi dan yang tidak boleh. Dengan begitu, wisatawan tidak sampai merusak status konservasi alam Pulau Sempu.

Namun, alasan warga tersebut tetap dimentahkan oleh Ayu Dewi. Menurut dia, setelah ada pengajuan dari warga, tim BKSDA menerjunkan 10 petugas untuk melakukan survei ke Pulau Sempu pada Agustus lalu.

Hasilnya, ada sejumlah kerusakan yang terjadi di pulau tersebut. Padahal, pulau itu masuk kawasan terlarang untuk wisatawan. Kerusakan yang ditemukan, antara lain terjadi pemadatan dan kerusakan di jalur tracking atau jalan setapak. Sejumlah tanaman kecil juga rusak. Ada pula sejumlah sampah di beberapa titik. Untungnya, pohon-pohon besar dan satwa masih terjaga.

”Ini karena faktor petugas jaga yang minim (ada empat petugas saja),” tandas Ayu Dewi dalam acara Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Cagar Alam Pulau Sempu tersebut.

Siti Chadidjah Kaniawati, ketua tim evaluasi fungsi Pulau Sempu, menambahkan, hasil dari survei dan dokumentasi kondisi Pulau Sempu saat ini akan dilaporkan ke Kementerian LHK. Sehingga, kementerian yang bakal membuat keputusan status Pulau Sempu.

”Bulan ini akan kami laporkan semuanya ke menteri,” tambahnya.

Memang, dalam kasus Pulau Sempu ini, Siti menyatakan, ada sejumlah pertimbangan untuk membuat keputusan. Tidak cukup hanya berpatokan pada ekologi, tapi juga sosio ekonomi warga di sekitar Pulau Sempu. Dia pun berharap, kementerian bisa bijak agar ada jalan tengah untuk menetapkan status Pulau Sempu.

Sementara itu, dalam sosialisasi di Hotel Harris Harris and Conventions kemarin, selain BKSDA, hadir pula Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Sumawe, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Budi Iswoyo, dan Administratur (Adm) Perhutani KPH Malang Arif Herlambang. Perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur juga turut hadir. Tak ketinggalan, sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sempu juga datang.

Dari pendalaman koran ini, status cagar alam Pulau Sempu diberlakukan sejak zaman Belanda. Itu tercantum dalam dokumen Besluit Van Den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie nomor 69 dan nomor 46. Dokumen tersebut dikeluarkan pada 15 Maret 1928. Sesuai sifatnya, ada faktor kekhasan yang membuat suatu wilayah ditetapkan sebagai cagar alam.

Menurut Ketua Jurusan (Kajur) Kehutanan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Tatag Muttaqin SHut MSc, kekhasan Pulau Sempu memang berbeda dengan lokasi lainnya. Karena itu, status cagar alam harus dipertahankan.

”Di sana ada kawasan hutan pantai dan hutan tropis yang berada dalam satu wilayah. Itu salah satu kekhasannya,” terangnya.

Alasan lain juga disampaikan Aliansi Peduli Sempu. ”Pulau Sempu menjadi kawasan cagar alam utuh tersisa terakhir yang berbentuk pulau di pesisir selatan Pulau Jawa,” terang juru bicara Aliansi Peduli Sempu Agni Istighfar Paribata. Perubahan status sebelumnya pernah terjadi di Pulau Nusa Barong yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, 2013 lalu. Dia berharap, kondisi itu tak terjadi untuk Pulau Sempu. Pernyataan itu mendapat dukungan dari Kusnadi Wira Saputra, tenaga ahli Kementerian LHK bidang penegakan hukum.

”Tidak akan ada perubahan status Pulau Sempu. Kalau pun ada, itu lebih dikhususkan untuk masyarakat yang tinggal di sana,” katanya.

Berikutnya, bila status cagar alam Pulau Sempu tetap dipertahankan, apakah Kementerian LHK bisa menjamin tidak lagi ada aktivitas wisata ilegal? Apakah salah satu langkahnya mungkin bisa dengan menambah jumlah petugas jaga? Kusnadi mengiyakannya. Sebab, dengan hanya empat penjaga, tentu tidak cukup.

”Iya, nanti bisa kami tambah petugasnya. Kami juga berharap ada peran serta masyarakat untuk sama-sama mengawasi,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Desa Tambakrejo Yonatan Saptoes mengakui, selama ini wisatawan yang masuk ke Pulau Sempu dipungut Rp 5 ribu. Itu berdasar peraturan desa (perdes). Hanya saja, dia menyadari bahwa pungutan itu melanggar. Karena itu, dia berjanji akan melakukan evaluasi.

”Pasti (kami evaluasi). Karena secara aturan, tidak boleh lagi ada izin masuk bagi wisatawan,” terangnya.

Dia pun memastikan, tahun ini praktik retribusi karcis itu sudah tidak lagi diberlakukan. Kepastiannya diperkuat Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambakrejo Sayogyo. Dia mengaku tidak mengerti soal perdes di tahun 2013 yang dijadikan dasar menarik karcis kepada pengunjung.

”Ketua BPD yang lama tidak pernah koordinasi dengan bawahannya,” terangnya.

Pewarta: Bayu Mulya
Penyunting: Abdul Muntholib
Copy Editor: Indah Setyowati
Foto: Bayu Mulya