KOTA BATU Sempat ngaplo selama dua bulan karena tunjangan penghasilan pegawai (TPP)-nya tak cair, kini ASN (aparatur sipil negara) di lingkup Pemkot (Pemerintah Kota) Batu bisa sedikit bernapas lega menyusul rencana pemkot mencairkan hak yang belum terbayar untuk bulan November dan Desember 2017 tersebut. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso berjanji bakal menuntaskan hak 3.034 ASN di Kota Batu itu dalam dua minggu ke depan. ”Semua akan kami selesaikan. Saya ditunjuk sebagai ketua. Nanti dibantu sekda (sekretaris daerah) untuk memproses TPP itu,” terang Punjul.

Mengenai besaran TPP, Punjul menjabarkannya. Karena menurutnya, besaran yang didapat ASN bisa berbeda-beda. Ada standardisasi poin yang ditentukan Pemkot Batu yang mencakup beberapa penilaian, mulai kedisiplinan hingga prestasi kerja setiap ASN. ”Poin itu dikalikan Rp 1,5 juta per bulan. Dapatnya bisa berbeda-beda, karena dilihat dari kehadiran dan kinerja setiap ASN,” jelas Punjul.

Disinggung terkait besaran dana yang nunggak karena TPP dua bulan tidak dicairkan, dia memilih berkilah. ”Nanti dulu lah,” kata dia sembari tersenyum.

Yang jelas, menurut Punjul, selain memastikan TPP bakal dicairkan, Pemkot Batu juga memastikan kalau besaran TPP 2018 bakal naik. ”Ya, nanti akan naik sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” katanya.

Untuk kabar kenaikan angka TPP itu, ASN di Kota Batu harus sedikit bersabar. Lantaran, menurut Punjul, dasar yang nantinya tertuang dalam Perwali (Peraturan Wali Kota) Batu masih disusun. Diperkirakan olehnya, angkanya bisa jadi sama dengan UMK (upah minimum kota) Kota Batu. ”Di Surabaya, poinnya dikalikan Rp 6 juta. Kalau di sini (Kota Batu) masih dihitung. Mungkin sebesar UMK sekarang,” tambah dia.

Secara tegas, Punjul juga menjamin bila keterlambatan pencairan TPP yang sempat terjadi tahun lalu tidak akan terulang lagi. ”Kalau sekarang harus bisa segera dicairkan. Jangan sampai terganggu karena regulasi, karena ini sudah menjadi hak bagi para pekerja,” tambah bapak tiga anak tersebut. Untuk teknis penilaian kinerja setiap ASN, dia tetap menyerahkannya kepada masing-masing kepala dinas.

Senada dengan Punjul, Kepala DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Wiwik Sukesi juga menjelaskan kalau angka TPP yang didapatkan ASN bisa berbeda-beda. ”Untuk kepala dinas misalnya, itu kalau maksimalnya bisa mendapatkan Rp 4 juta per bulan,” katanya.

Angka yang lebih rendah bakal didapat ASN dengan golongan di bawahnya. ”Semua ada indikatornya. Itu dinamis,” tandas Wiwik.

Pewarta : Aris Dwi
Penyunting : Bayu Mulya
Copy Editor : Arief Rohman
Foto :darmono