KEPANJEN – Ada potensi kenaikan retribusi yang disuarakan Dishub (Dinas Perhubungan) Kabupaten Malang. Teriring rencana mereka mengambil alih operasional balai uji kir Singosari dari Pemprov Jatim (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)dengan sistem pinjam pakai.

”Sekarang sedang dalam proses. 75 persen akan disepakati oleh pemerintah provinsi,” terang Kadishub Kabupaten Malang Ek Hafi Lutfi.

Berbeda dengan Balai Uji KIR di Talangagung Kepanjen, balai uji kir di Singosari memang aset milik Pemprov Jatim. Namun, saat ini semua operasionalnya menjadi tanggung jawab Dishub Kabupaten Malang.

Dari segi pemanfaatan, bukan hanya warga Kabupaten Malang yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Warga daerah lain seperti Kota Batu juga masih bergantung pada uji kir Singosari.

Selain retribusi, beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pengambilalihan tersebut adalah kondisi balai uji kir yang dianggap kurang representatif. ”Dari segi kenyamanan, di sana sudah tidak proporsional lagi untuk melayani masyarakat,” kata Hafi.

Kedua, kapasitas jumlah kendaraan yang bisa dilayani oleh uji kir Singosari hanya sebanyak 60 kendaraan dalam satu hari. ”Untuk kendaraan-kendaraan besar juga tidak bisa masuk ke sana karena posisinya ada di tikungan sehingga mereka harus kami arahkan ke Talangagung,” jelasnya.

Dan yang ketiga, lokasi uji kir Singosari berada di wilayah Kabupaten Malang yang seharusnya operasionalnya juga difokuskan bagi warga kabupaten.

Dengan adanya SK (surat keputusan) pinjam pakai, pemkab bisa menganggarkan biaya perawatan melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah).

”Tentunya tetap ada batasan berapa besar yang boleh dialokasikan,” tambah mantan Kepala BPBD Kabupaten Malang tersebut. Terkait peluang kenaikan PAD (pendapatan asli daerah), Hafi juga mengiyakannya.

Tahun ini, Dishub Kabupaten Malang menargetkan pendapatan retribusi dari sektor uji kir bisa mencapai Rp 3 miliar. Target itu naik sebesar Rp 300 juta jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 2,7 miliar.

”Kalau operasionalnya bisa ditingkatkan, harapannya bukan hanya memenuhi target, tapi juga melebihi,” tambahnya.

Hafi pun mengklaim SK gubernur Jatim tentang pengalihan status tersebut sudah ada. ”Tinggal dalam waktu dekat ini pemprov akan melakukan perjanjian dengan sekretaris daerah. Baru kemudian kami tindak lanjuti untuk penganggarannya,” terang Hafi.

Tidak menutup kemungkinan penganggaran bisa dialokasikan dalam PAK (perubahan anggaran keuangan) pertengahan tahun ini.

Pewarta : Farik Fajarwati
Penyunting : Bayu Eka
Copy Editor : Arief Rohman
Foto: Radar Malang