Balai Kota Among Tani Kota Batu.

KOTA BATU – Pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu jumlahnya jauh dari ideal. Sebab, selama ini jumlah PNS atau yang sekarang disebut ASN (aparatur sipil negara) masih kurang.

Kekurangannya mencapai 1.000 orang, mulai dari tenaga pendidik, kesehatan, teknis infrastruktur, dan berbagai bidang lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) Kota Batu Wiwik Sukesi menjelaskan, kekurangan PNS memang masih cukup banyak. Dia merinci, jumlah PNS di Kota Batu, termasuk guru, saat ini sebanyak 3.532 orang. Nah, tahun ini ada beberapa PNS yang akan pensiun.

”Yang pensiun kurang lebih ada 218 orang. Itu sampai akhir tahun ini. Mereka (yang pensiun) dari eselon tiga,” terangnya Jumat lalu (9/11).

Jumlah PNS di Kota Batu akan menyusut cukup signifi kan pada tahun ini. Terutama di eselon tiga. Selain karena banyak PNS yang pensiun, jumlah pegawai negara di Kota Dingin ini dinilai masih kurang ideal. Itulah alasan kenapa tahun ini Pemkot Batu mengajukan penambahan PNS baru pada Februari lalu.

”Kami usulkan sesuai yang diminta Kementerian PAN RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata dia.

Wiwik melanjutkan, seluruh daerah di Indonesia mengusulkan formasi PNS melalui e-informasi. ”Itu sudah kami lakukan,” katanya.

Nah, yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk sementara ini baru diperbolehkan tiga bidang. Yakni, bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga infrastuktur. ”Kalau dari identifi kasi kami, di tiga bidang (pendidikan, kesehatan, dan tenaga infrastruktur) kami masih butuh hampir 600 PNS,” kata dia.

Menurutnya, Pemkot Batu juga membutuhkan tambahan PNS di luar tiga bidang itu. ”Di luar tiga bidang itu, masih kurang 400. Jadi, ya tahun ini sebenarnya itu ada kekurangan 900-an (hampir 1.000) PNS,” ujarnya.

Penambahan PNS itu, lanjut dia, harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Untuk sekarang ini, pihaknya tetap mengikuti apa yang diarahkan Kementerian PAN RB. Yakni, hanya di tiga bidang itu tadi. ”Jadi, untuk sampai pada jumlah yang dibutuhkan secara ideal itu masih kurang banyak sekali,” katanya.

Soal adanya pengangkatan dari tenaga honorer K2 (tenaga honorer katergori II) sebagaimana yang diwacanakan, jika yang berusia 35 tahun ke atas akan langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes, dia masih belum berani memastikan. Sebab, sampai sekarang ini regulasi tersebut masih dibahas di tingkat pemerintah pusat.

”Kami mengikuti saja. Kalau sudah ada keputusan resminya, kami tindak lanjuti,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPRD Kota Batu Sudiono sebelumnya menyebut, di era pemerintahan yang baru ini harus ada menejemen kepegawaian yang dilaksanakan secara serius.

”Jika ada kekosongan, apakah itu karena pensiun, mutasi, atau perkara hukum dialami PNS, harus bisa diatasi. Dan BKPSDM harus punya rencana strategis di situ,” kata dia. Jika ada kekurangan PNS yang mengakibatkan jabatan kosong, itu bisa ajukan rencana lelang jabatan dengan mekanisme sesuai aturan.

Pewarta : Aris Dwi
Penyunting : Aris Syaiful
Copy Editor : Arief Rohman
Foto: Bayu Eka