MALANG KOTA – Bukan Najwa Sihab jika tak melontarkan sindiran-sindiran tajam. Saat menjadi host di acara Maja Najwa On Stage, Sabtu malam (10/2) di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM) misalnya, dia menyindir besarnya gaji anggota DPR RI.

Dari data yang dia peroleh, gaji anggota dewan sebesar Rp 55.000.000,- perbulan. Total uang tersebut termasuk gaji pokok dan tunjangan. Jika ada kunjungan ke luar kota atau ke luar negeri, pundi-pundi uang rakyat yang masuk ke kantong bisa lebih dari itu.

Dengan total anggota dewan 575 orang, total pengeluaran negara untuk para wakil rakyat selama satu bulan sekitar Rp 33 miliar.

”Saya menghitung, uang sebesar itu cukup untuk membayar kos mahasiswa sebanyak 5833 mahasiswa. Itu dengan harga kos lima ratus ribu,” katanya disambut riuh tempuk tangan mahasiswa yang memenuhi Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM) ini.

”Ini karena jumlah anggota DPR Indonesia terbesar ke-4 di dunia,” ucap lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Dalam talk show bertema Majelis Rakyat tersebut, jadir pengamat politik Yunarto Wijaya dan sejumlah anggota DPR RI. Mereka adalah Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Anggota DPR RI Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dan Anggota DPR RI dari PKS Nasir Djamil.

Di awal-awal, sorakan mahasiswa bergemuruh saat Yunarto Wijaya membacakan parodi yang dia ambil dari film Dilan. ”Bilang sama Dilan yang berat itu bukan rindu, tapi ngegombal antikorupsi. Biar wakil rakyat saja,” ucapnya disambut tepuk tangan.

Dalam dialog itu, para peserta diberi kesempatan untuk melakukan interupsi. Salah satunya perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UM menantang para dewan untuk membuat Undang-Undang tentang tersangka korupsi. Menurut dia, seorang tersangka korupsi harus dihukum mati.

Menanggapi hal tersebut, Nasir Djamil menjawab normatif. ”Mau DPR atau siapapun tetap ditetapkan asas praduga tak bersalah ketika tersangkut korupsi,” ucapnya.

Dia menilai bahwa untuk membentuk sebuah undang-undang tidak bisa langsung ketok palu. Membuat undang-undang ada acuannya. Harus melibatkan semua pihak, dan juga perlu adanya konsultasi publik.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon mengkritisi kinerja Presien Joko Widodo. ”Pemerintah hanya menilai perkembangan beton (pembangunan infrastruktur,red) bukan dari kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ucap wakil ketua umum partai Gerindra.

Pewarta: NR4
Penyunting: Irham Thoriq
Foto: Falahi Mubarok