MALANG KOTA – Barangkali ini kali pertama terjadi sepanjang sejarah pemerintahan di Kota Malang. Sebab, misi wali kota yang biasanya dituntaskan hingga masa jabatan berakhir, malah dipangkas di tengah jalan. Ada rencana apa di balik keputusan Wali Kota Malang Moch. Anton memangkas misinya itu?

Di awal kepemimpinannya pada 2013 lalu, Anton mencanangkan sembilan misi. Hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013–2018.

Kesembilan misi itu adalah, pertama, menciptakan masyarakat makmur, berbudaya, dan terdidik berdasarkan nilai spiritual yang agamis, toleransi, dan setara. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur, dan akuntabel. Ketiga, mengembangkan potensi daerah berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis. Keempat, meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.

Kelima, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, baik fisik maupun mental, untuk menjadi masyarakat produktif. Keenam, membangun Kota Malang sebagai tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.

Ketujuh, mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif. Kedelapan, mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar dan berdaya saing, etis, serta berwawasan lingkungan. Kesembilan, mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur nyaman untuk meningkatkan hidup masyarakat.

Kesembilan misi itu dirangkum menjadi Malang Bermartabat, yakni misi yang dikampanyekan Anton saat Pilwali 2013 lalu. Saat itu, Anton berjanji kepada warga, jika dia terpilih sebagai wali kota akan mewujudkan misi tersebut dalam kepemimpinannya. Misi yang tertuang dalam RPJMD itu dijabarkan setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Namun, Anton sudah memangkas misinya itu saat menjalani masa jabatannya selama 4 tahun lebih satu bulan. Mengacu pelantikan Anton sebagai wali kota pada 13 September 2013 lalu, jabatannya berakhir pada 13 September 2018.

Sementara itu, Wali Kota Malang Moch. Anton menyatakan, pemangkasan misi ini dilakukan sesuai hasil konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Menurut dia, banyaknya misi yang tertuang dalam RPJMD itu mengakibatkan buruknya nilai Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Yakni, hanya meraih nilai C.

”Kemen PAN-RB menilai sembilan misi itu terlalu banyak sehingga kami mengubah menjadi 5 misi saja,” ujar Anton saat dikonfirmasi kemarin (11/11).

Kelima misi hasil revisi itu adalah, pertama, meningkatkan kualitas, aksesibilitas serta pemerataan pelayanan pendidikan, dan kesehatan. Kedua, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusamaan gender, serta kerukunan sosial. Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan keberlanjutan, tertib penataan ruang, serta berwawasan lingkungan. Kelima, meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Meski menyusutkan sembilan misi menjadi lima misi, Anton mengklaim tidak ada perubahan esensial. Dengan demikian, perubahan misi itu dianggap tidak berdampak kepada masyarakat. ”Kami tidak mengurangi esensinya, hanya dipadatkan agar bisa dilaksanakan,” kata dia.

Anton menambahkan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan DPRD terkait perubahan misi tersebut. Hasilnya, DPRD menyetujuinya asalkan tidak menghapus misi religius dan toleransi.

”Kami berusaha mempertahankan (misi religius dan toleransi),” kata Anton yang juga bendahara umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Malang tersebut.

Disinggung mengenai tudingan beberapa kalangan jika penghapusan sebagai misi itu berorientasi pencitraan? Anton membantahnya. Dia menegaskan, perubahan misi tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2018.

”Tidak untuk pencitraan, kami melaksanakan instruksi dari Kementerian,” terang pria yang juga ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Malang tersebut.

Pewarta: Aris Syaiful
Penyunting: Mahmudan
Copy Editor: Dwi Lindawati
Layout: Yudho Asmoro