Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menilai kenaikan tersebut saat ini tidak berpengaruh terhadap masyarakat khususnya mereka yang menggunakan BBM non subsidi maupun yang diatur oleh pemerintah seperti jenis Premium. Menurutnya, dampak kenaikan minyak hanya akan dirasakan untuk BBM non subsidi seperti Pertalite dan Pertamax cs.

“Kita tahu selama ini dalam kebijakan yang ada, yang ditanggung konsumen adalah yang sifatnya non subsidi,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4).

Ilustrasi petugas SPBU Pertamina tengah melayani pembelian BBM non subsidi
(Dok.RADAR MALANG ONLINE)

Dia menjelaskan, beban kenaikan harga minyak justru ada di negara melalui anggaran APBN dan badan usaha dalam hal ini PT Pertamina (Persero) khususnya untuk BBM subsidi maupun penugasan. Atas dasar itu, Suahasil menilai masyarakat memiliki hak untuk memilih premium maupun solar jika BBM non subsidi dinilai terlalu mahal.

“Dalam konteks itu akan ada kenaikan harga yang non subsidi itu dialami masyarakat. Konsumen punya pilihan, dia bisa selalu kembali yang bersubsidi kalau memang dia menginginkan hal tersebut. Pilihan ini menjadi sangat penting di masyarakat,” jelas dia.

Perlu diketahui, penggunaan premium hingga Maret 2018 di wilayah Jawa-Madura-Bali hanya sekitar 1,54 juta kiloliter (kl). Bandingkan dengan konsumsi premium pada Januari-Maret 2017 lalu yang tercatat hanya 774.435 kl. Sedangkan penggunaan Premium wilayah non Jawa Madura dan Bali pada periode Januari hingga 27 Maret 2018 sekitar 2,03 juta kl.

Dengan kondisi ini, beban pemerintah dalam menjaga anggaran untuk subsidi solar serta beban Pertamina untuk menahan kenaikan harga premium semakin berat.

Saat dikonfirmasi RADAR MALANG ONLINE, VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito enggan berkomentar lebih jauh. Menurutnya, perseroan saat ini hanya menjalankan kebijakan maupun aturan yang diamanatkan pemerintah melalui undang-undang maupun peraturan presiden (Perpres)

“Sebetulnya bukan masalah setuju nggak setuju. Aturan seperti apa ya kita mengikuti saja. Mulai dari undang-undang atau perpres sesuai aturan. Ini bukan opsi. Mengikuti aturan pemerintah,” tutupnya. 


(hap/JPC)