KPU Kota Malang Telusuri Ijazah Para Paslon

MALANG KOTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang mencoret sebanyak 100.269 pemilih. Alasannya, mereka tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilihan wali kota (pilwali) pada 27 Juni mendatang.

Komisioner KPU Kota Malang Deny Bachtiar memaparkan, pencoretan dilakukan karena ratusan ribu pemilih masuk kategori TMS (tidak memenuhi syarat). Misalnya, meninggal dunia, data ganda, usianya di bawah 17 tahun, pindah domisili, tidak dikenal, tercatat sebagai anggota TNI atau Polri, hilang ingatan, dan hak pilih dicabut berdasarkan keputusan pengadilan seperti  melanggar peraturan tertentu.

”Hasil ini (pemilih tidak memenuhi syarat) kami peroleh selama coklit (pencocokan dan penelitian),” ujar Deny kemarin (12/3).

Dia menyampaikan, coklit dilaksankan sampai 18 Februari lalu. Selain menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat, Deny juga mengindentifikasi pemilih baru. Jumlahnya mencapai 44.473 jiwa. Mereka menjadi pemilih baru karena pada pilwali 27 Juni mendatang sudah memasuki usia 17 tahun sehingga mempunyai hak pilih. Selain itu, juga ada yang mutasi dari daerah lain.

Dalam coklit tersebut, Deny juga mengidentifikasi pemilih non e-KTP. Jumlahnya mencapai 13.174 jiwa. Saat ini, mereka hanya dibekali surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang.

Sementara itu, jumlah pemilih yang memenuhi syarat mencapai 659.844 jiwa. Mereka inilah yang bakal jadi rebutan tiga pasangan calon (paslon) peserta pilwali 2018. Yakni, pasangan Ya’qud Ananda Gudban-Ahmad Wanedi (Menawan), incumbent Moch. Anton-Syamsul Mahmud (Asik), dan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko (Sae).

Mantan wartawan itu menambahkan, hasil ini akan jadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Jika ada warga yang belum terdaftar, kata dia, hasil yang DPS ini akan diperbaiki lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar warga yang belum terdaftar segera melapor. Ketua RT/RW juga diharapkan bisa proaktif mendaftarkan dan mendata warganya yang belum masuk DPS. Untuk itu, KPU sudah menyediakan formulir. Formulir ini akan diserahkan kepada kelurahan masing-masing.

”DPS akan kami tentukan. Tapi bisa diperbaiki lagi kalau ada yang belum terdaftar,” terang Deny.

Pewarta : NR1
Penyunting : Mahmudan
Copy Editor : Arief Rohman
Foto: Radar Malang