Menanggapi adanya hal itu, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan, dari pandangan dia, KPK tetap bisa memeriksa Novanto tanpa ada izin Presiden Jokowi.

“Di dalam UU MD3 memang ada hak imunitas, tapi ini tidak menyangkut hal-hal yang khusus, sedangkan kita sekarang tinggal melihat apakah korupsi merupakan tindakan yang khusus itu adalah kita serahkan sepenuhnya pada KPK,” kata dia di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Dia menuturkan, KPK memiliki wewenang untuk memutuskan apakah perkara yang mereka usut masuk katergori khusus atau bukan. “Apabila ini tindakan khusus memang ada poin C. Poin C itu menyatakan bahwa kalau tindakan khusus itu bisa dilaksanakan (pemeriksaan),” sambung dia.

Namun kata dia, semuanya tergantung dari KPK dan Setya Novanto. Apalagi KPK kata dia adalah lex specialis yang memang memiliki hal-hal khusus.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK dan Pak Setya Novanto. Karena beliau yang mempunyai hak, kewenangan itu dan juga KPK yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyelesaiannya,” ucap dia.

Novanto sendiri diketahui telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari mega proyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari proyek e-KTP tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(elf/ce1/JPC)

Source link