Hope 313 oleh Kurniawan Muhammad

Karni Ilyas, pengasuh acara Indonesia Lawyers Club (ILC), pernah dituduh tidak netral ketika mengangkat sebuah tema di acara televisi yang diasuhnya.

Apa kata Karni Ilyas? ”Dalam menghadapi sebuah polemik, apalagi polemik politik yang melibatkan banyak pihak, posisi pers harus berada di tengah-tengah. Ibaratnya berada di persimpangan jalan. Karena berada di persimpangan jalan, berisiko untuk ditabrak dari kanan. Ditabrak dari kiri, dari depan dan dari belakang. Karena itu, sangatlah wajar jika pers gampang sekali dituduh untuk tidak netral, karena posisinya yang berada di persimpangan itu. Dituduh dari kiri-kanan, depan-belakang, sama halnya dengan ditabrak dari kiri-kanan, depan-belakang.”

Saya setuju dengan Karni Ilyas yang mengibaratkan posisi pers berada di persimpangan. Dalam perhelatan politik, terutama pilkada (pemilihan kepala daerah), posisi pers juga bisa diibaratkan berada di persimpangan jalan. Oleh tim sukses pasangan calon A-B, bisa dengan gampangnya pers ”dituduh” berpihak kepada pasangan calon C-D. Selanjutnya oleh tim sukses pasangan calon C-D, pers dituduh berpihak kepada pasangan calon E-F.

Saya punya pengalaman ”berada di persimpangan” ketika mengawal rubrik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2008. Waktu itu ada lima pasangan yang bertarung. Pertama, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) yang didukung PPP, dan gabungan partai-partai lain: PPNUI, PNI-Marhaen, Partai Merdeka, Partai Pelopor, PIB, PNBK, PKPI, PBR, PDS, PKPB, dan Partai Patriot.

Kedua, pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR), yang didukung PDIP. Pasangan ketiga adalah Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam) yang didukung Golkar. Keempat adalah pasangan Achmady-Soehartono (Achsan) yang didukung PKB. Pasangan kelima adalah Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) yang didukung Partai Demokrat, PAN, dan PKS.

Selama tiga bulan lebih, saya menggawangi pemberitaan terkait dengan hiruk-pikuk Pilgub Jatim, mulai dari masa lamar-melamar pasangan, proses pendaftaran ke KPU, proses verifikasi oleh KPU, penetapan pasangan calon, masa kampanye, hingga hari H pencoblosan. Saya merasakan saat itu, semakin mendekati hari H, suhu politik semakin panas dan semakin seru. Bahkan saking serunya, Pilgub Jatim saat itu sampai berlangsung tiga putaran. Ini termasuk sejarah yang sangat menarik dalam konteks pilkada.

Semakin mendekati hari H, saya pun kerap menjadi sasaran tembak. Sasaran tembak di sini maksudnya adalah sasaran untuk dituduh. Paling sering dituduh tidak netral. Kata tim sukses Kaji, kami dituduh condong ke Karsa. Yang menarik, oleh tim sukses Karsa, kami juga dituduh condong ke Kaji. Lho, kok bisa seperti itu? Harusnya, ketika kami dituduh condong ke Karsa, tim sukses Karsa tak menuduh kami.

Tapi, kami malah dituduh condong ke Kaji. Maka, kami pun berkesimpulan, berarti berita-berita yang kami tampilkan sudah netral. Buktinya, oleh tim sukses Kaji kami dituduh condong ke Karsa. Dan oleh tim sukses Karsa kami dituduh condong ke Kaji. Kalau dua kekuatan itu sama-sama menuduh kami tidak netral, kami berkesimpulan, berarti kami sudah netral. Karena netralnya pers ibaratnya seperti berada di persimpangan, maka harus berani menanggung risiko ditabrak dari kiri-kanan, depan-belakang. Harus berani menanggung risiko dituduh dari kiri-kanan, depan-belakang.

Dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Malang tahun ini, ada tiga pasangan yang akan bertarung. Dan untuk saat-saat ini, suhu politik masih belum terlalu panas. Biasanya, begitu KPU sudah menetapkan pasangan calon (menurut jadwal KPU ditetapkan pada 12 Februari 2018), suhu politik mulai memanas. Dan ketika sudah mulai panas, biasanya mulai ada tuduhan terhadap pers yang dianggap tidak netral.

Pers (terutama media cetak), sesungguhnya adalah sebuah produk yang telanjang. Artinya, begitu produk dari pers itu ada di pasaran, pada saat itu pula bisa dilihat, dan bisa diamati dari sisi mana pun. Bisa diamati dari berita-beritanya, maupun dari foto-fotonya.

Karena itu, ketika pers tidak netral, sesungguhnya bisa dilihat dan diamati dari berita-berita dan foto-fotonya.

Tapi, terlepas dari apa pun, senetral-netralnya pers, pers harus siap tetap dituduh tidak netral. Karena memang pers ”takdir”-nya selalu berada di persimpangan.

(kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)