Wahyu Hidayat.

KEPANJEN – Problem stunting atau tidak seimbangnya tinggi badan dengan usia cukup menyita perhatian Pemkab Malang. Problem yang disebabkan karena kurang gizi tersebut memang masih menghantui Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementerian Kesehatan RI diketahui ada 10 desa yang masuk kategori rawan stunting.

Di antaranya, Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur; Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan; Desa Baturetno, Kecamatan Dampit; Desa Mulyoasri, Kecamatan Ampelgading; Desa Wonoayu, Kecamatan Wajak; Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan; dan Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon. Selain itu, Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon; Desa Pait, Kecamatan Kasembon; dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran.



Sebanyak 19 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Malang bakal bahu-membahu mengatasinya. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengaku sudah menyiapkan konsep khusus untuk problem yang biasa dikenal dengan istilah gagal tumbuh tersebut. Salah satunya difokuskan pada peningkatan kebutuhan sanitasi warga.

Total ada anggaran Rp 7 miliar yang disiapkan untuk program tersebut. ”Rp 2 miliar berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan Rp 5 miliar dari APBD 2018,” ujar Wahyu.

Dia menjelaskan, sanitasi punya hubungan erat dengan kebersihan lingkungan. Faktor inilah yang juga punya andil besar terhadap gizi seseorang. Karena gizi yang masuk ke dalam tubuh bakal percuma jika lingkungan sekitarnya tak bersih.

”Jadi, fokus kami ke depan bukan hanya untuk bedah rumah, tapi juga pembangunan jamban berikut fasilitas septic tank komunalnya,” terang mantan camat Tajinan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang juga punya konsep khusus untuk mendukung pengentasan stunting. Kepala DPMD Kabupaten Malang Suwadji menjelaskan, upaya mendorong keterlibatan desa untuk melawan stunting bakal dilakukannya.

”Tugas kami nanti membagi, terutama berkaitan dengan berapa besar ploting anggaran dari dana desa (DD) yang bisa digunakan untuk penanganan stunting,” terang Suwadji.

Dia juga bakal mengimbau agar pemerintah desa bisa menyusun peraturan desa (perdes) untuk memuluskan langkah itu.

Pewarta: Farik Fajarwati
Penyunting: Bayu Mulya
Copy editor: Dwi Lindawati
Foto: Radar Malang