MALANG KOTA – Terus digenjotnya proyek infrastruktur oleh pemerintah pusat membuat mahasiswa teknik mempunyai banyak peluang. Tapi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak ingin hal tersebut justru jadi bumerang.

Oleh karenanya, Kemen PUPR terus menggenjot mahasiswa supaya mengambil sertifikasi keahlian. Salah satunya, sertifikat keselamatan kerja seperti Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi-Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam acara pembekalan kepada para mahasiswa di Politeknik Negeri Malang (Polinema) kemarin (15/5).

Menurut dia, dari 8,1 juta orang yang bergerak di bidang konstruksi, hanya 700 orang yang bersertifikat K-3. ”Sejak 4 Agustus 2017, di beberapa daerah ada 15 kecelakaan karena minim pengetahuan K3,” ucapnya kemarin.

Tidak ingin ada kejadian sama, Burhanuddin akan mengubah konsep pembelajaran sertifikasi K3 yang dimiliki mahasiswa.

Dia menjelaskan, dasar wajib sertifikasi konstruksi, khususnya K3, tertuang dalam UU No 2 Tahun 2017. Isinya tidak hanya mengatur masalah konstruksi, namun menekankan aspek sertifikasi K3 yang wajib dimiliki.

”Mahasiswa harus paham ini. Jangan hanya tahu slogan tetapi tidak tahu penerapannya,” kata dia.

Pentingnya seritifikasi K3 bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi nonpekerja yang berseliweran di arena konstruksi. Kurangnya target pencapaian ahli konstruksi bersertifikasi membuat Burhanuddin menargetkan 1.000 mahasiswa dari PTN dan PTS yang hadir wajib lulus dengan sertifikasi K3 yang sudah dikantongi.

”Nantinya setelah lulus, mereka mengantongi sertifikasi tenaga ahli muda,” tambahnya.

Meniru konsep sertifikasi luar negeri, mekanisme pembelajaran harus dibenahi terlebih dahulu. Jika dulu pembelajaran K3 dilaksanakan di kelas, kali ini bisa dipelajari di lapangan langsung. ”Mereka bisa belajar dengan cara training (pelatihan),” ujar dia.

Masalah sertifikasi juga bisa didapatkan melalui MTU (mobile training unit). Ini merupakan program pelatihan kerja dengan menggunakan kendaraan keliling. Biasanya, mobil keliling ini digunakan untuk melatih tenaga kerja di beberapa pelosok desa.

”Harapannya, jika MTU dan perguruan tinggi bisa berkolaborasi, bisa laksanakan K3 tanpa kementerian ikut turun terus,” jelas Burhan.

Selain itu, Burhan kembali menargetkan secara nasional ada 3 juta tenaga ahli yang lulus dari bangku perkuliahan sudah mengantongi sertifikasi hingga 2019 akhir.

Widyo Praseno, selaku direktur Operasi ll PT Brantas Abipraya (Persero), ikut menjelaskan bahwa program ini merupakan realisasi dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Abipraya dengan menyasar pelajar berprestasi calon pekerja konstruksi tanpa dipungut biaya dengan persyaratan tertentu. Sebenarnya, tahun 2017 lalu sudah melaksanakan uji sertifikasi, namun untuk tenaga kerja terampil keahlian konstruksi.

”Tahun 2017 ada 864 orang dan untuk total dari tahun 2014 kami telah berhasil melakukan sertifikasi sebanyak 1.500 pekerja kami,” ujarnya.

Dia setuju jika sertifikasi difokuskan kepada mahasiswa karena merupakan massa depan di dunia konstruksi.

Pewarta: Sandra Desi
Penyunting: Irham Thoriq
Copy Editor: Arief Rohman
Foto: Jawa Pos