MALANG KOTA – Desakan untuk segera memproses kasus dugaan makar yang dilakukan oleh para pengikut ”presiden” asal Sukun, Achmad Mujais, datang dari pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Dr Prija Djatmika SH MS. Dia menyatakan, apa yang dilakukan Koperasi Indonesia tersebut jelas-jelas gerakan makar.

Menurutnya, makar adalah suatu gerakan melawan pemerintah yang sah dengan tidak taat hukum dan menolak presiden yang sah. ”Kalau apa yang ditunjukkan pihak Koperasi Indonesia seperti tidak mau masuk ke dinas koperasi dengan alasan memiliki hukum sendiri, unsur makarnya sudah ada itu,” terang dia.

Prija menjelaskan, seandainya tindakan menolak pemerintah atau presiden yang sah hanya berupa lisan saja, itu tidak masuk kategori makar. ”Kalau sudah ada tindakan, maka ini sudah ada unsur pidananya,” kata wakil dekan Fakultas Hukum UB Bidang Akademik ini.

Nah, menurutnya, apa yang sudah dilakukan Koperasi Indonesia ini sudah sangat jelas. Karena sudah ada niat, gerakan, dan perwujudannya. ”Seperti melakukan gugatan dengan tidak mengakui pemerintahan yang sah serta hukum yang ada di Indonesia,” jelasnya, kemarin (29/4).

Dia menambahkan, gerakan seperti ini harus segera diproses secara hukum. Supaya semuanya jelas dan tidak ada lagi warga Indonesia yang berani melakukan makar. ”Tindakan polisi menunggu petikan putusan itu pas. Karena nanti bisa dijadikan sebagai barang bukti,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kasus ini mencuat setelah vonis makar yang dijatuhkan hakim PN Kota Malang Johanis Hehamony terhadap Aiptu Suyanto, warga Jalan Danau Maninjau, dan Harianto, warga Gunung Agung, Sukun. Adanya vonis makar itu berawal dari sidang gugatan perdata dengan penggugat Aiptu Suyanto.

Dia menggugat sejumlah pihak yang ikut terlibat dalam penyitaan rumahnya di Jalan Danau Maninjau Nomor 138 pada Januari 2017. Yang digugat di antaranya Deni Nugraha, pemohon eksekusi; Bank Nusantara Parahyangan Tbk Bandung; Ketua PN Kota Malang Sihar Hamonangan Purba; serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kasus ini, Suyanto merasa hanya menjadi korban. Sebab, dirinya meminjamkan sertifikat rumahnya kepada Suheri, temannya, untuk meminjam uang di Bank Nusantara Parahyangan senilai Rp 350 juta. Nah, saat pembayaran kreditnya macet, rumah tersebut disita bank. Inilah yang membuat Suyanto tidak bisa terima.

Dalam sidang tersebut, Suyanto bukan memperkarakan eksekusi rumah yang jadi pokok perkara, tapi mempersoalkan keabsahan majelis hakim. Tiga hakim dalam sidang perdata tersebut, yakni Johanis, Martaria Yudith, dan Intan Tri Kumalasari dianggap tidak sah.

Sebab, para hakim itu berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) dan presiden yang juga tidak sah secara hukum. Bahkan, dalam materi gugatan itu menyebut, yang sah sebagai presiden adalah Achmad Mujais sejak 9 April 2014.

Atas sikap Suyanto itu, Ketua Majelis Hakim PN Johanis memutuskan jika Suyanto dan kuasa hukumnya Shandy Irawan telah bertindak makar dan berpotensi merongrong pemerintahan yang sah.

Lalu apa sebenarnya isi gugatan itu? Dalam gugatan dengan nomor register 53/Pdt.G/2017/PN.MLG yang paling banyak isi tuntutannya. Suyanto menggugat, Presiden RI Joko Widodo yang disebut sebagai tergugat satu, Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali yang disebut sebagai tergugat kedua, hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang Johanis Hehamony yang disebut sebagai tergugat ketiga, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai tergugat keempat.

Pada petitum atau tuntutannya, Suyanto menyampaikan sepuluh poin. Poin pertama, menyatakan para tergugat telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, menyatakan para tergugat secara sah dan meyakinkan telah menggunakan martabat, jabatan, dan kewenangan palsu. Ketiga, memerintahkan para tergugat wajib menghentikan seluruh tindakan hukum. Keempat, memerintahkan para tergugat wajib meninggalkan istana negara dan kantor-kantor pemerintahan.

Kemudian pada poin kelima menyebutkan agar Kementerian Keuangan wajib mencairkan uang untuk program dana bergulir. Dan keenam menghukum para tergugat membayar ganti rugi senilai Rp 825 juta.

Pada poin ketujuh disebutkan memerintahkan segenap bangsa Indonesia wajib mengakui keabsahan Achmad Mujais dalam jabatan presiden dan hakim pemutus perkara. Kedelapan, menetapkan penetapan pengadilan dengan nomor register 26/Eks/2016/PN.Mlg untuk eksekusi pengosongan tidak sah dan batal demi hukum.

Poin kesembilan, menetapkan Deni Nugraha tidak sah untuk memiliki objek tanah dengan nomor SHM 2616. Dan terakhir, menetapkan penggugat merupakan satu-satunya pihak yang sah untuk menguasai objek tanah.

Sayangnya, ketika dikonfirmasi soal banyaknya gugatan yang didaftarkan, Suyanto keberatan untuk melakukan wawancara. ”Perlu diketahui bahwa saya tidak pernah wawancara. Saling menghormati adalah hal yang sangat penting,” ujarnya lewat pesan singkat.

Namun, pada pembicaraan sebelumnya, dia meminta agar wartawan koran ini langsung saja membaca lewat daftar gugatan. Karena dari daftar itulah, semuanya sudah diterangkan secara jelas sehingga tidak perlu lagi bertanya.

Begitu juga dengan Achmad Mujais, ”presiden” Indonesia versi Koperasi Indonesia, dia tidak bersedia ditemui koran ini. Melalui surat yang dikirim ke koran ini, dia meminta wartawan untuk membuka video di YouTube tentang Mujais.

Menurut dia, semua sudah dibahas di YouTube. Kemudian kemarin saat koran ini membuka video tersebut di YouTube yang dipublikasikan pada 28 November 2016, Mujais menyebutkan, dia tidak pernah mengaku-ngaku sebagai presiden. ”Saya tidak pernah mengangkat, melantik, dan mengesahkan diri saya sendiri sebagai presiden,” ujarnya.

Pewarta: Bahrul Marzuki
Penyunting: Kholid Amrullah
Foto: Kisno Umbar