GONDANGLEGI – Untuk 378 pemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Malang jangan kaget kalau jatah bantuan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) tahun ini turun. Lantaran, Pemkab Malang melalui dinas pemberdayaan masyarakat (DPM) sudah memastikan jumlah alokasinya untuk tahun ini. ”Kurang lebih ada penurunan 5 persen (dibandingkan tahun lalu),” kata Kepala DPM Kabupaten Malang Suwadji. Meski begitu, mantan Kabag Humas Pemkab Malang itu memastikan jika tidak semua bantuan untuk 378 desa bakal berkurang.

”Ya ada yang naik dan ada yang turun,” tambahnya. Untuk diketahui, pada 2017 lalu Kabupaten Malang mendapat jatah DD Rp 312,9 miliar. Jika pernyataan Suwadji benar-benar terjadi, artinya ada pengurangan Rp 15,6 miliar. Untuk ADD, tahun lalu Kabupaten Malang mendapat alokasi Rp 184 miliar. Dikurangi lima persen, artinya ada penurunan sebesar Rp 9,2 miliar.

Suwadji menyatakan, penurunan tersebut tidak berkaitan dengan hasil evaluasi penggunaan DD dan ADD tahun sebelumnya. ”Turun (alokasinya) karena angka kemiskinan di desa sudah mengalami penurunan juga,” papar dia. Dengan demikian, bisa dikatakan jika desa-desa di Kabupaten Malang sudah dianggap maju oleh pemerintah pusat.

”Secara geografis, tingkat kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah juga sudah mulai menurun. Artinya, dana yang perlu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur juga tidak lagi sebesar tahun sebelumnya,” beber mantan camat Kepanjen itu. Lebih lanjut dia menambahkan, periode awal pencairan DD dan ADD paling lambat bakal dilakukan minggu ketiga di bulan Juni.

”Tahapan pencairannya tiga kali. Tahap pertama 20 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 40 persen,” imbuhnya. Bupati Malang Rendra Kresna menjamin semua desa di Kabupaten Malang bakal mendapat alokasi bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jatim. ”Tidak ada yang tidak dapat, hanya nanti mungkin ada yang terlambat untuk kasus desa-desa yang kepala desa (kades)-nya bermasalah dengan aparat penegak hukum,” tambah Rendra kemarin.

Sepanjang 2017 lalu, ada enam pejabat desa yang dimejahijaukan. Kasusnya beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga tindak pungutan liar (pungli). Mereka  yang bermasalah dengan hukum tersebut, yakni perangkat Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso; Desa Bocek, Kecamatan Karangploso; Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan; Desa Sukolilo, Kecamatan Turen; Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis.

Rendra tidak memungkiri jika kasus yang menjerat ketujuh pemdes tersebut bakal mengganggu proses pencairan DD dan ADD tahun ini.
”Kalau memang mundur ya berarti eman-eman waktunya, yang seharusnya pembangunan bisa dilakukan percepatan malah menjadi perlambatan,” imbuhnya.

pewarta :Farikh Fajarwati
penyunting :Bayu Mulya
copy editor :Dwi Lindawati