Bisnis parkir di Kota Malang amat menggiurkan. Banyak orang yang ingin menguasai lahan parkir. Ada praktik jual beli lahan yang sebenarnya dilarang. Wartawan Jawa Pos Radar Malang menelusurinya di sejumlah titik.

Di Kota Malang, ada sekitar 500 titik parkir yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Sesuai regulasi, setiap satu titik parkir dikelola oleh satu koordinator. Koordinator inilah yang mengantongi surat penunjukan dari Dishub Kota Malang.

Tapi, pada praktiknya, surat penunjukan tersebut disalahgunakan oleh oknum pengelola parkir. Alih-alih mengurus parkir dengan benar, ada sebagian pengelola yang justru melempar pengelolaannya ke pihak lain. Modusnya, mulai menyewakan lahan parkir yang dikelola ke orang lain, hingga menjualnya.

Dalam tiga hari terakhir, wartawan Jawa Pos Radar Malang mewawancarai sejumlah orang yang pernah berhubungan dengan sewa lahan parkir dan yang membeli. Salah seorang, sebut saja namanya Daniel, bercerita, tahun lalu dia pernah menyewa lahan seharga Rp 32 juta dengan durasi sewa satu tahun.

Lokasinya cukup strategis karena berada di dekat taman kota di daerah Klojen, Kota Malang. Lahannya juga tidak terlalu luas, hanya 3×25 meter persegi. ”Tapi tidak sampai setengah tahun, karena banyak helm hilang. Saya alihkan lagi ke teman,” kata pria yang bekerja sebagai wiraswasta ini.

Prosedur sewa lahan parkir juga terbilang sederhana. Yakni, hanya pernyataan sewa hitam di atas putih dengan materai Rp 6.000. ”Ya saling percaya saja. Orang dishub ya tidak tahu. Antara saya dan pengelola parkir saja,” imbuh Daniel.

Sebenarnya, pengelola saat itu ingin menjual lahan parkirnya. Jadi, pengelola sudah ingin ”pensiun” mengelola parkir. ”Saat itu, katanya ada yang menawar Rp 300 juta. Orangnya minta Rp 500 juta. Saya mana punya uang segitu,” katanya.

Tentu harga lahan parkir yang bukan hak milik pengelola karena berada di pinggir jalan itu terbilang fantastis. Jika dibandingkan dengan harga apartemen di Kota Malang, Rp 500 juta sudah dapat satu unit apartemen. Berdasarkan website jual beli properti, di Kota Malang ada sejumlah apartemen dengan harga di bawah Rp 500 juta. Fasilitasnya satu kamar, satu kamar mandi, dan luas lahan 21 meter persegi.

Berdasarkan data koran ini, mulusnya jual beli parkir di Kota Malang karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari Dishub Kota Malang. Dia mencontohkan lahan parkir yang dikelola secara turun-temurun.

”Seperti tanah warisan. Makanya pembeli yakin kalau membeli ke orang itu aman,” ucapnya. ”Dan tidak ada evaluasi tiap tahun. Jadi, bebas saja yang mengelola menjual dan menyewakan ke orang lain,” imbuhnya.

Biasanya, setelah ada jual beli, si pembeli mengajukan ganti nama dengan nama dirinya. ”Tapi, dishub mengabulkan atau tidak, saya tidak tahu. Dan kalau dikabulkan motifnya apa, tidak tahu juga,” jelasnya.

Setelah melakukan reportase di daerah Klojen, wartawan koran ini bergeser ke Sawojajar, Kota Malang. Salah seorang pengusaha yang tahu seluk-beluk jual beli lahan parkir menyebut, setahu dia seseorang bebas saja menjual lahan parkir yang dia kelola.

”Motifnya karena uang jangka pendek,” kata pengusaha di kawasan tersebut.

Dia lantas menawari wartawan koran ini. Hanya, jika ingin membeli lahan parkir, harus mempunyai dana besar. Untuk lahan parkir seluas lima meter saja, menurut dia, harganya bisa mencapai ratusan juta.

Namun, lanjutnya, itu juga tergantung ramai tidaknya lokasi yang ditawarkan. ”Kontraknya setahun. Mau?” katanya menawari. ”Kalau parkir ATM, sekitar Rp 18 juta. Itu sudah hak milik,” imbuhnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi perihal fenomena jual beli lahan parkir ini, Kabid Parkir Dishub Kota Malang Samsul Arifin mengatakan kalau sebenarnya lahan parkir milik pemerintah tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain secara kepemilikan tetap.

”Saat ada penunjukan, tidak boleh lahannya dipindahtangankan tanpa persetujuan dishub,” tegasnya.

Syamsul menyebut, sejauh ini memang ada lahan parkir yang izinnya dipindahtangankan. Namun, itu khusus. Dia mencontohkan, koordinator parkir yang ditunjuk Dishub Kota Malang sudah lanjut usia atau meninggal dunia. Otomatis, kata dia, penunjukan diubah kepada orang lain sebelum habis masanya.

”Atau, dilimpahkan ke anak atau saudaranya. Tetapi, kami harus mengetahui,” ujar dia.

Samsul mengecam adanya jual beli lahan parkir itu. Dia juga mengelak kalau dishub tahu tentang hal tersebut tapi menutup mata. ”Karena kalau lahan pindah ke tangan orang lain yang tidak bertanggungjawab, kami yang repot,” tuturnya.

Misalnya, kata Samsul, jika lahan parkir yang dikuasai orang tanpa sepengetahuan Dishub Kota Malang, lalu pemerintah kemudian mempunyai agenda atau proyek yang melibatkan lahan tersebut, tentu pihaknya akan kewalahan. Maka dari itu, Dishub Kota Malang tidak boleh bermain di lahan itu.

”Kami akan tegas. Soalnya, jika pemerintah membutuhkan lahan itu misalnya, dinas perhubungan yang mengatur. Lah, kalau dimiliki per orangan, siapa nanti yang repot?,” bebernya.

Dia menerangkan, karena bukan milik per orangan, tetap peraturan tidak memperbolehkan jual beli lahan parkir. Karena dari sejumlah titik parkir Dishub Kota Malang, lanjutnya, diakumulasi laporan resmi kepada pemerintah.

”Surat penunjukan itu kami upgrade setiap tahun. Kami akan telusuri segera praktik merugikan itu,” tandasnya. Dengan demikian, jika ada orang yang beli lahan, lalu dishub memutus penunjukannya, bisa jadi orang tersebut akan mengalami kerugian karena pembelian lahan itu ilegal.

Pewarta: Fajrus Shiddiq
Penyunting: Irham Thoriq
Copy Editor: Arief Rohman
Foto: Radar Malang