Menyikapi itu, salah satu anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, banyaknya dorongan itu merupakan hal biasa sebagai bentuk aspirasi. Namun untuk dorongan matra tertentu, menurut dia semua keputusan ada di tangan presidan.

“Itu kan hak preogratif presiden, yakin kalau ada arah ke matra lain patut dicurigai apakah berkeinginan untuk mengadu-adu sesama matra di TNI?” kata dia di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Soal dorongan matra AU, menurut itu tegantung dari keinginan presiden, tergantung dari tantangan TNI ke depan. “Kami serahkan saja kepada presiden. Kalau menghendaki AU misalnya ya silahkan itu hak preogratif presiden. Nanti akan dikirim ke DPR, kemudian akan dibawa ke paripurna. Kemudian dibawa ke komisi I untuk dilakukan kapabel tes terhadap calon panglima TNI,” papar dia.

Bila dilihat dari kebutuhan, presiden kata dia tentu ada pertimbangan sendiri. “Pertahanan itu harus memiliki karakteristik masing-masing, mereka yang berharap dari matra tentu memiliki tantangan yang sama, tantangan masa depan yang tidak hanya kita ukur dalam waktu 2 atau 3 tahun jabatan panglima TNI. Tetapi yang harus diukur itu 50 sampai 100 tahun yang akan datang,” ucapnya.

Saat disinggung soal pemilu, maka calon dari matra AD yang paling pas. “Soalnya yang bersentuhan langsung kan AD. Kalau melihat tantangan indonesia sedang mengembangkan pesawat bersama Korea Selatan, yang dibahas Jokowi dan presiden Korsel yang baru kemarin berarti AU. Kalau tantangan maritim ya AL. Sama sama pentingnya, jadi jangan diadu domba,” tegas dia.


(elf/JPC)

Source link