Demokrasi yang Ada Saat Ini Masih Semu

Oleh sebab itu bisa dipastikan akan muncul janji-janji politik manis yang bakal dikampanyekan untuk merayu masyarakat. Sehingga menjadi trik tersendiri.

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, ?pilkada, pileg, dan pilpres sejatinya merupakan sebuah proses seleksi kepemimpinan eksekutif dan legislatif dari tingkat lokal hingga nasional. 

“Dari proses seleksi ini semestinya melahirkan kepemimpinan politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan birokrasi yang melayani publik,” ujar Farouk dalam keterangan tertulis yang diterima RADAR MALANG ONLINE, Senin (5/2).

Menurutnya, sistem demokrasi yang berjalan saat ini masih melahirkan elite-elite politik yang belum berdampak fundamental untuk pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. 

“Elite politik masih berkutat dengan kepentingan pribadinya masing-masing, baik hanya sekedar mengumpulkan harta maupun membangun pesona pencitraan untuk mengejar lebih jauh ambisi politiknya,” beber Farouk.

Karena itu, Farouk berharap elemen yang ada di negara ini bisa bersama-sama membentuk demokrasi yang sejati, bukan demokrasi semu. 

“Demokrasi yang Ada Saat Ini Masih Semu. Karena demokrasi yang baik itu harusnya mengubah birokrasi menjadi instrument pelayanan masyarakat,” katanya.

Akibat sistem demokrasi yang tidak menyentuh persoalan mendasar, disparitas semakin tajam, karena pemerintah tidak hadir untuk keadilan dan peningkatan kesejahtreaan masyarakat seca ramerata. 

Kesadaran politik yang perlu dibangun adalah terkait penumbuhan keberanian masyarakat untuk menuntut perbaikan layanan publik di berbagai  aspek mulai dari birokrasi pemerintahan seperti pengurusan akte lahir, akte kematian, kartu keluarga, dan pemakaman, isu perbaikan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan.

Begitu juga soal pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan transportasi publik, isu perlindungan konsumen, kebersihan lingkungan, sampai dengan perbaikan layanan institusi penegakan hukum dan peradilan.

“Perlu ada pemotongan struktur birokrasi agar masyarakat tidak di bebani kebutuhan tanda tangan yang terlalu banyak,” pungkasnya.


(gwn/JPC)