Hope 313 oleh Kurniawan Muhammad.

Debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pada 7 April lalu, menurut saya tidak menarik untuk ditonton. Selain karena tidak hadirnya dua calon wali kota (Moch. Anton dan Ya’qud Ananda Gudban), juga karena mekanisme debatnya.

Menurut saya, mekanisme debat yang dilaksanakan harusnya bisa diubah. Harus ”menyesuaikan” dengan kondisi yang ada. Maksudnya ”menyesuaikan” di sini adalah, kondisi tidak hadirnya dua calon wali kota. Saat itu yang hadir adalah dua calon wakil wali kota. Maka, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada para calon, khususnya calon wakil wali kota, harusnya menyesuaikan dengan kapasitasnya sebagai orang nomor dua. Bukan orang nomor satu. Di sinilah sebenarnya perlunya improvisasi.

Sebuah ”debat” sesungguhnya adalah sebuah ”show”. Di dalam ”show” haruslah mengandung sisi entertain (menghibur) agar enak ditonton. Tantangan menyelenggarakan debat pemilihan wali kota dengan kondisi tanpa dihadiri dua calon wali kota, adalah: Bagaimana agar ”show” debat itu tetap menarik untuk ditonton. Maka, sekali lagi, dibutuhkan ”improvisasi”.

Misalnya, diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk para calon wakil wali kota seperti ini:
”Anda saat ini hadir mewakili pasangan Anda. Dan jika dalam sebuah pemerintahan, seorang wali kota berhalangan tetap, atau karena berurusan dengan hukum sehingga tidak mampu melanjutkan pemerintahan, apa yang Anda lakukan pada 100 hari pertama?”
Atau, diberikan pertanyaan seperti ini:

”Apa yang harus dilakukan oleh seorang wakil wali kota, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wakil wali kota?”

Bisa juga diberikan pertanyaan seperti ini:
”Bagaimana jika dalam pemerintahan, tiba-tiba wali kota tidak sejalan dengan Anda? Atau, bagaimana jika wali kota dalam menjalankan roda pemerintahan tidak sesuai dengan visi dan misi yang sudah dibuat, bagaimana sikap Anda?”

Pertanyaan-pertanyaan di atas, adalah contoh, bagaimana membuat dan menyusun pertanyaan disesuaikan dengan kapasitas yang ditanya. Yang saya lihat dalam debat perdana itu, pertanyaan yang dibuat, sesungguhnya ditujukan kepada calon wali kota. Tetapi harus dijawab oleh calon wakil wali kota. Bagi yang menonton debat itu, menjadi kurang menarik. Sebab, betapa pun, yang menjawab adalah seorang calon wakil wali kota. Dan dia harus menjawab yang bukan kapasitasnya.

Satu lagi catatan dari debat perdana itu, mekanismenya kurang mencerminkan sebuah debat. Itu hanyalah terkesan sebuah tanya jawab belaka, yang datar-datar saja. Ini sangat berbeda dengan debat perdana pemilihan gubernur Jawa Timur pada 10 April 2018.

Menurut rencana, KPU Kota Malang akan menggelar debat lagi pada bulan depan. Dan diperkirakan, dua calon wali kota kembali tidak hadir karena masih ada proses hukum yang harus mereka jalani. Artinya, pada debat saat itu, kembali akan dihadiri satu pasangan lengkap, dan dua pasangan yang masing-masing dihadiri calon wakil wali kota.
Semoga KPU Kota Malang mau belajar dari pelaksanaan debat perdana. Semoga debat selanjutnya ini adalah sebuah ”show” yang enak ditonton. Jadi, bukan hanya sekadar melaksanakan ”ritual” pilkada saja. Tapi, harus berpikir, bahwa debat adalah sebuah show yang tetap tidak melupakan sisi-sisi entertain.

(kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/ IG: kum_jp)

Oleh: Kurniawan Muhammad – Magister Ilmu Politik FISIP Unair