Dia meyakinkan, usulan tersebut tidak akan banyak mengubah konsep yang sudah didesain. Sebab, jaraknya hanya 5 kilometer dari rekayasa yang sebelumnya telah dibuat.

Terkait alasannya, Rendra juga menjelaskan, opsi tersebut dibuat sebagai salah satu dukungan terhadap proyek mengubah Kecamatan Singosari menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). ”Jadi nanti lebih memudahkan wisatawan yang hendak menuju ke KEK Singosari,” tambah Rendra.

Usulan rekayasa exit toll lain juga disampaikan Kepala Dinas PU Binamarga Kabupaten Malang Romdhoni. ”Istilah lebih tepatnya interchange (pintu keluar masuk).

Untuk itu, kami juga mengusulkan supaya ditempatkan di Desa Dengkol Singosari,” tambah Romdhoni. Sebelumnya, dari rekayasa lama, interchange yang disusun ditempatkan di Desa Asrikaton Pakis.

Usulan rekayasa itu dipilih dengan alasan supaya Tol Mapan lebih dekat dengan akses Bandara Abdulrachman Saleh.

Keuntungan lain, pengendara yang keluar dari jalur itu bisa langsung menuju destinasi lain. Pengendara yang hendak ke Kota Batu misalnya. Bisa langsung menuju ke arah UB Forest, yang ada di Desa Tawangargo, Karangploso.

Untuk yang mengarahkan kendaraannya ke wilayah Malang Timur juga tidak terlalu jauh. Karena dari jalur itu, pengendara bisa langsung menuju ke Kecamatan Pakis.

”Rekayasa itu juga untuk memuluskan program Kementerian Pariwisata yang hendak membangun kawasan BTS (Bromo, Tengger, Semeru),” sambung Romdhoni. Dia memastikan, rekapitulasi usulan tersebut sudah dicantumkan dalam satu dokumen.

Dan telah dikirimkan ke Kemen PUPR RI beberapa waktu lalu. ”Hasilnya seperti apa, kami masih belum tahu. Kami hanya mengusulkan saja, semoga diterima,” tambahnya.

Di sisi lain, progres pembebasan lahan Tol Mapan juga masih menjadi kendala. Di sela-sela mengikuti acara Bina Desa yang bertempat di Desa Wonorejo, Singosari, kemarin (18/5), Rendra menyampaikan bila Presiden RI menarget seluruh tahap pembebasan lahan tuntas pada 2018 mendatang.

Dari pantauan koran ini, hingga pertengahan April lalu, progres pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Malang berada di angka 61 persen. Dari total kebutuhan lahan seluas 219,89 hektare. Beberapa wilayah yang belum terbebaskan di antaranya seperti di Desa Banjararum Singosari, Tirtomoyo Singosari, dan Desa Asrikaton Pakis.

”Pembayaran pada April lalu sudah dilakukan, mencakup luas lahan sekitar 20 hektare,” terang Kasi Pengadaan Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Subianto.

Problem pembebasan lahan yang menjadi kendala masih berkutat pada lahan kas desa. Untuk mengatasi itu, Pemkab Malang mendapat kabar bila Gubernur Jatim Soekarwo sudah mengeluarkan ketentuan yang baru.

Uang pengganti lahan kas desa bakal dititipkan di kas daerah. Nilainya disesuaikan dengan nilai appraisal waktu diganti. Selanjutnya, pejabat desa bisa mencari pengganti lahan di wilayah lain.

Bila kebutuhan uang untuk penggantian lahan di wilayah baru masih kurang, penilaian appraisal akan diulang kembali.

Dengan ketetapan itu, pemkab yakin bila pembebasan lahan Tol Mapan bakal tuntas, paling lambat tahun depan. (by/c2/lid)