KOTA BATU – Wali Kota Batu yang baru Dewanti Rumpoko cukup berhati-hati soal aturan hukum. Kepala daerah berlatar belakang dosen perguruan tinggi ini tak mau menjalankan kebijakan daerah yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 6 peraturan daerah (perda) dicabut di hari ke 13 dia menjadi sebagai wali kota.

Pencabutan sejumlah perda itu dikarenakan dianggap bertentangan dengan aturan di atas. Selain itu juga untuk merespons perintah dari presiden karena dianggap menghambat birokrasi dan iklim investasi.



Pencabutan 6 perda itu sebagaimana dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar di gedung dewan, Rabu (10/1) kemarin. Ke enam delapan perda perda dicabut itu, tiga di antaranya setelah ada keputusan menteri dalam negeri (mendagri).

Kemudian sisanya karena dibatalkan oleh gubernur Jawa Timur. ”Pemerintah pusat melalui mendagri meminta mencabut perda dan peraturan kepala daerah yang selama ini dianggap menghambat birokrasi dan investasi,” kata Dewanti.

Menurut Dewanti, sebenarnya pembatalan sejumah Perda tersebut sudah cukup lama diterbitkan. Yakni, sejak 2016 lalu. hanya saja, saat itu masih belum ditindaklanjuti. ”Meski seharusnya sudah dilakukan tahun lalu, namun tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dalam produk hukum yang akan digunakan untuk membangun Kota Batu,” kata wali kota perempuan pertama di Kota Batu ini.

Pembatalan perda tersebut sebagai dampak dari pencabutan perda-perda oleh presiden. Pencabutan tersebut berdampak pada perda di Kota Batu. Selain itu, pencabutan erda tersebut juga dikarenakan sudah tidak relevan serta sudah kedaluwarsa. ”Ada yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Jika tidak segera dilakukan pencabutannya, maka akan menganggu pelayanan,” sebut dia.

Selain itu juga karena,  karena sudah ada aturan yang ada di atasnya. Sehingga harus dilakukan penyesuiaian.

Pencabutan perda itu di antaranya perda Kota  Batu  Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian perda 18 tahun 2011 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan. Kemudian juga pembatalan pasal 6 ayat (2) Huruf J perda Kota Batu nomor 2 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Batu nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan yang berisi permainan bowling dan golf dikenakan pajak 25 persen.

Selain itu, pembatalan dari gubernur di antaranya Perda Nomor 6 Tahun 2005  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Perda Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu. Kemudian berkutnya perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2009  tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan  akta catatan sipil. Ada juga pencabutan perda nomor 5 tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Di antaranya adalah berkaitan dengan, Perda nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Kota Batu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan,  Perda Kota Batu Nomor 6 Tahun 2005   tentang Perlindungan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah   dan Air Permukaan, Perda Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008   tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu. (adk/yak)