KEPANJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang membuktikan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan. Terbaru, mereka memastikan jika tahun ini bakal memberikan akses Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk 43 ribu warga miskin. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyatakan, penyerahan kartu Jamkesda bakal dilakukan 1 Juli 2018.

”Yang mendapatkan akses Jamkesda tahun ini merupakan warga miskin yang sudah masuk basis data terpadu pada 2017,” kata Tomie.

Teknis layanan Jamkesda serupa dengan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan kartu Jamkesda, warga kurang mampu bisa mendapat layanan kesehatan secara cuma-cuma. Dana tak kurang dari Rp 6 miliar disediakan Pemkab Malang untuk meng-cover layanan Jamkesda. Dana tersebut diambilkan dari dana bagi hasil cukai yang tertuang dalam kolom pendapatan lain-lain di APBD 2018. Jumlah dana yang disiapkan itu masih belum termasuk alokasi tambahan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang.

Tomie meyakinkan jika pendistribusian kartu Jamkesda bakal dilakukan merata di 33 kecamatan. Pendataannya sudah dilakukan mulai 23 Mei lalu.

”Prinsipnya, setiap kecamatan mendapatkan 1.300 kuota warga yang mendapatkan Jamkesda. Jika dikalikan dengan 33 kecamatan, kuota keseluruhan untuk Kabupaten Malang sekitar 43 ribu warga,” papar Tomie.

Hingga kini, kendala yang didapat Pemkab Malang berkutat pada kesadaran petugas kecamatan dalam mengirimkan data verifikasi warga yang hendak diajukan.

Jadi, beberapa kuota yang belum terpenuhi terpaksa dialihkan untuk kecamatan lain. Untuk kecamatan-kecamatan tersebut, bappeda menawarkan kepada pihak desa untuk kembali melakukan pembaruan data. Jadi, bisa mendapatkan tambahan kuota kartu BPJS.

”Seperti Kecamatan Wajak, Jabung, Wagir, serta ada satu desa di Kecamatan Singosari. Sudah kami tawari untuk melakukan pembaruan data,” imbuh Tomie.

Program tersebut diharapkan mampu mendorong penuntasan program penurunan angka kemiskinan yang sebelumnya sudah dilampirkan Pemkab Malang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021.

”Salah satu kuncinya, masyarakat kabupaten harus sehat. Orientasinya juga harus diubah, bukan lagi berobat saat sakit, tapi bagaimana caranya supaya jangan sampai sakit,” tegas Bupati Malang Dr H Rendra Kresna.

Pewarta: Farik Fajarwati
Penyunting: Bayu Mulya
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Jawa Pos