Dari hasil mitigasi yang dilakukan BPBD menyebutkan, ada lima kecamatan yang berpotensi dilanda banjir tahun ini. ’’Yakni, Mojoanyar, Puri, Mojosari, Dawarblandong, dan Ngoro,’’ ujarnya, kemarin.

Menurutnya, daerah rawan banjir tersebut tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Mengingat, pengerjaan proyek normalisasi serta perbaikan tanggul Sungai Sadar yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas belum rampung.

Sementara, sejak sepekan terakhir, hujan sudah mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Mojokerto. ’’Sebagian sudah dikerjakan, tapi belum sepenuhnya selesai,’’ terangnya.

Sehingga, dia memprediksi, jika ke depan curah hujan turun lebih tinggi lagi, bukan tidak mungkin air masih bisa meluap ke permukiman warga. Bahkan, hal itu diperparah dengan banyaknya sampah di sepanjang Sungai Sadar. ’’Nanti kita juga ajak masyarakat membersihkan sampah,’’ paparnya.

Sedangkan untuk titik rawan longsor masih berada di lima kecamatan yang berada di daerah dataran tinggi. Antara lain, Kecamatan Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas, dan Ngoro.

Selain lokasinya berada berada di wilayah pegunungan, salah satu faktor penyebab yang menjadi kerawanan adalah semakin gundulnya pepohonan di sekitarnya. ’’Semakin hari pohon semakin berkurang. Ini yang harus kita waspadai,’’ ulasnya.

Sementara itu, memasuki masa peralihan musim seperti saat ini, salah satu bencana yang harus diwaspadai adalah angin puting beliung. Empat kecamatan di wilayah utara sungai, meliputi Kecamatan Dawarblandong, Jetis, Kemlagi, dan Gedeg masih menjadi daerah yang cukup rawan.

Meski, kata Zaini, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah selatan sungai. Seperti, Mojoanyar dan Trowulan. ’’Kalau yang diwaspadai tentu untuk semua daerah. Karena cuaca masih sulit diprediksi,’’ cetusnya.

Guna mengantisipasi sejumlah bencana tersebut, pihaknya mengaku telah menyiapkan personel dengan membentuk tim reaksi cepat (TRC) terdiri dari lintas sektor. Baik dari relawan, masyarakat, OPD terkait, serta TNI dan Polri.

Selain itu, juga disiapkan sarana prasarana berupa alat perlengkapan jika ada bencana yang memaksa warga untuk mengungsi. Seperti, perahu karet, tenda, dan serta kebutuhan logistik berupa sembakp untuk kebutuhan dapur umum.

Sedangkan untuk masalah anggaran, pihaknya mengaku tidak mengalokasikan untuk kebutuhan bencana. Namun, tegas Zaini, BPBD bisa melakukan pengajuan dana tidak terduga jika terjadi bencana yang bersifat darurat. ’’Untuk bencana memang tidak bisa kita dianggarkan. Tapi, APBD bisa dikeluarkan sewaktu-waktu melalui SK Bupati dengan keadaan darurat,’’ pungkas dia. 

(mj/ram/ris/JPR)